logo2021

Palang Merah Indonesia (PMI) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menekan perjanjian kerja sama Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Senin (19/10/2020). PMI akan membantu pemerintah dalam meningkatkan wawasan dan keterampilan K3 bagi pekerja.

Sekretaris Jenderal PMI Sudirman Said menjelaskan, sejumlah fasilitas PMI di berbagai daerah dapat digunakan dalam peningkatan wawasan dan keterampilan K3 bagi pekerja. Ia menyebut, saat ini sudah ada dua PMI daerah yang telah melaksanakan upaya tersebut. Melalui perjanjian kerja sama tersebut, sambung Sekjen, PMI akan menambah skala program tersebut ke wilayah lain.

“PMI punya 34 kantor provinsi, 390-an kantor kabupaten/kota dan 7 provinsi yang memiliki diklat, termasuk Bandar Lampung, Aceh, Jatinagor, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dam Jawa Timur. Kita memiliki 112 pelatih sertifikat BNSP, 24 assesor kompetensi yang diberi sertifikat oleh BNSP,” terang Sekjen.

Sudirman berharap, kerja sama tersebut dapat terus terjalin untuk meningkatkan potensi pekerja dan relawan dalam bidang K3.

“Pada pasal 22 huruf b (UU No. 1/2018) mengatakan bahwa, di antara mandat itu kita berkewajiban menyediakan diklat Kepalangmerahan, termasuk diklat tersebut berkaitan dengan k3. Mohon terus dapat diperkuat kerja sama ke depan ,” tukas Sudirman.

Direktur Pengawasan Norma K3 Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Ghazmahadi menambahkan, relawan PMI dihadapkan dengan risiko kerja yang tinggi setiap harinya. Karenanya, peningkatan potensi K3 bagi tenaga kerja dan relawan ini perlu digalakkan untuk mencegah risiko atau kecelakaan kerja.

“Salah satu fungsi kami adalah berupaya risiko itu bisa dicegah. Di perusahaan, dari rumah sampai perusahaan. Langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan atau lembaga lain, kita bersama mencegah kecelakaan kerja dan juga memberikan pertolongan agar ditangani oleh kompeten. Jangan sampai ada kecelakaan kerja, orang menolongnya gak ngerti,” tukasnya

X