logo2021

JAKARTA – Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, khususnya sektor informal, sedang menjadi perhatian bagi gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Hal ini dikemukakan Budi A. Adiputro, Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI), yang menghadiri Doha Dialogue on Migration, pada tanggal 15-17 Juni 2014.

Di hadiri oleh 20 perwakilan perhimpunan nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dari kawasan Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia yang merupakan negara pengirim dan penerima migrant worker, pertemuan tersebut diselenggarakan guna membahas mengenai langkah-langkah perlindungan dan dukungan bagi kelompok migrant pekerja yang paling rentan.

Bantuan untuk perlindungan kelompok rentan migrant telah menjadi kebijakan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional sejak 2009 dan menjadi resolusi pada Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional tahun 2011. Untuk itu dibentuklah Migration Reference Group, yang bertujuan untuk merumuskan dan mengembangkan program migran, dimana PMI menjadi salah satu dari 14 anggotanya.

“Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (PM/BSM) Nasional mempunyai posisi unik sebagai peran tambahan bagi pemerintah dalam mengisi program bantuan dan perlindungan kepada migran yang paling rentan, khususnya di bidang kemanusiaan.” Jelas Dr. Baige Zhao, wakil presiden IFRC untuk Asia dalam sambutannya.

Bahkan migrant telah menjadi isu kemanusiaan terbesar dalam era modern ini, yang akan berlanjut terus sebagai dampak dari kemiskinan, konflik dan penggangguran, imbuhnya.

Doha Dialogue on Migration juga merekomendasikan kesepakatan dalam beberapa hal, yakni; Meningkatkan komunikasi dan pertukaran ide antara negara pengirim dan penerima melalui study visit atau magang bagi staf dan relawan, Gerakan PM/BSM lebih pro-aktif dalam mengembangkan relasi serta kemitraan dengan jejaring dan stakeholder bidang migran, serta Perhimpunan nasional diharapkan memperkuat upaya advokasi dan humanitarian diplomasi sekitar migration dan mengembangkan auxiliary role-nya dengan pemerintah.

PMI pun mulai mengangkat isu domestic migrant pada beberapa forum Palang Merah Internasional sebagai bentuk advokasi kepada pemangku kepentingan terkait. Sementara itu, kemitraan dengan Pemerintah Republik Indonesia juga telah dibangun melalui perjanjian kerjasama dengan Kementrian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam dua tahun terakhir, yakni merintis kegiatan layanan konseling psikososial kepada TKI purna bermasalah di Sukabumi.

Selanjutnya kegiatan tersebut akan ditopang dengan pelatihan atau orientasi kepada anggota keluarga tentang pendampingan TKI bermasalah serta kepada jajaran BNP2TKI di lapangan. Dalam waktu mendatang juga akan dijalin hubungan kerjasama dengan Kementrian Luar Negeri untuk dukungan perlindungan bagi TKI di luar negeri.

Dalam waktu dekat, pembahasan tentang domestic migrant akan berlanjut melalui beberapa pertemuan yang akan dilangsungkan di Jakarta, Manila dan Negara lain di kawasan Asia lainnya.

Untuk Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: M.R. Aswi Reksaningtyas, Kepala Biro Kerjasama PMI Pusat, HP. 0811 918 034

X