logo2021

Tahun ini Palang Merah Indonesia (PMI) memasuki usia dekade (70 tahun). Sebagai perhimpunan nasional yang didirikan oleh pemerintah melalui Menteri Kesehatan, sudah sepatutnya mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat luas dan Negara guna menjalankan tugas kemanusiaan.

Bekerjasama dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Pusat Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia (TerAS) Fakultas Hukum Universitas Trisakti, PMI menggelar seminar sehari tingkat nasional bertemakan ‘Gerakan Kepalangmerahan di Indonesia dalam perspektif sejarah, hukum humaniter dan agama dalam rangka memperingati 70 tahun PMI, di Auditorium Prof. E. Suherman,  Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Rabu (27/5).


Menurut Plh.Ketua Umum PMI, Ginadjar Kartasasmita mengatakan dengan usia PMI yang menginjak 70 tahun, sudah sepatutnya PMI mendapat pengakuan dari pemerintah serta perlunya landasan hukum atas keberadaan PMI. Hal tersebut harus diperkuat melalui suatu produk hukum kenegaraan.

“Palang Merah Indonesia membutuhkan 3 hal yakni Undang-undang lambang, Undang-undang kepalangmerahan dan pengakuan PMI sebagai satu-satunya organisasi kemanusiaan di Indonesia,” Jelas Ginandjar.

Dalam seminar yang berlangsung satu hari ini, selain membahas mengenai peranan PMI dari masa pra kemerdekaan sampai 70 tahun, juga dibahas mengenai peran ICRC mendukung PMI dalam mengimplementasikan hukum humaniter internasional.

Selain kedua topik tersebut, dibahas juga mengenai pentingnya aspek hukum lambang Palang Merah dalam perspektif hukum humaniter serta urgensi undang-undang tentang penggunaan lambang Palang Merah di Indonesia dan bagaimana gerakan Palang Merah dalam perspektif agama.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi : Exkuwin Suharyanto, Kepala Divisi Sukarelawan PMI Pusat, Hp. 08129658624, Email : exkuwin_suharyanto@pmi.or.id

X