PMI Bojonegoro Sosialisasikan tentang Bahaya Napza dan Anti Perundungan

Moh. Arif Rahman Hakim

Moh. Arif Rahman Hakim

BOJONEGORO, JATIM,-  PMI Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Jumat (08/10/2021) menggelar sosialisasi tentang bahaya Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) dan Anti Perundungan kepada siswa SMK Taruna Balen, Bojonegoro.

Staf PMI Bojonegoro, Eko Nobi Ardianto didampingi Koordinator Forum Relawan (Forel) PMI Kabupaten Bojonegoro, O’ol Prasetyo menyatakan, sosialisasi digelar untuk mengedukasi siswa tentang bahaya Napza. “Tujuannya, agar mereka bisa terhindar dan menghindari Napza. Di usia mereka, sangat rentan dan mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif seperti ini,” katanya.

Selain itu, pengetahuan dan pemahaman siswa tentang Anti Perundungan atau Bullying sangat penting diberikan kepada siswa. “Penting sekali untuk menyelipkan pendidikan Anti Perundungan di kalangan pelajar,” tandasnya.

Sebagai referensi, lanjut Eko, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut bahwa perundungan pada tahun 2019 mendominasi kasus pelanggaran hak anak di bidang pendidikan. Mayoritas kasus tersebut paling banyak terjadi di jenjang pendidikan Sekolah Dasar sederajat, yakni mencapai 67%.

 

Tak Hanya untuk Siswa

Dikutip dari laman  https://www.parenting.co.id, Psikolog sekaligus aktivis anti-perundungan penulis buku Why Children Bully, Hanlie Muliani, M. Psi berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan pendidikan anti-bullying atau anti-perundungan di sekolah-sekolah. “Ini urgent sekali, di sekolah-sekolah harus diselipkan pendidikan tentang bullying,” ujarnya.

Hanlie menyebut bahwa kasus perundungan anak memang banyak terjadi di sekolah. Menurutnya, penting untuk memberikan pendidikan karakter dan menanamkan prinsip toleransi pada murid-murid sebagai bagian dari edukasi anti-perundungan. Akan tetapi, ia juga menyebutkan pentingnya mengedukasi para guru di sekolah. “Masalah perundungan ini kompleks, kalau sekolah tidak tahu bagaimana cara menanganinya, bisa semakin rumit,” ujarnya.

Salah satu kesalahan yang masif terjadi pada penanganan perundungan di sekolah menurut Hanlie adalah pihak sekolah tidak paham bagaimana cara menjadi mediator atau melakukan konseling. Sering kali pelaku ditegur langsung oleh pihak sekolah. “Di hadapan guru atau kepala sekolah, pelaku mungkin mengiyakan dan mengakui kesalahannya serta meminta maaf, tapi keluar dari ruangan tersebut, kita tidak tahu apa yang terjadi. Apakah ia benar-benar berubah karena menyadari, berubah karena takut dipanggil lagi, atau justru malah semakin intimidatif,” ujarnya.

Oleh karenanya, Hanlie menyatakan bahwa para pendidik perlu memahami dasar-dasar perundungan. “Mengapa anak laki-laki melakukan bullying, mengapa anak perempuan melakukan bullying, friendship, positive friendship, terapi, konseling, sebaiknya para guru mengerti itu.”

Selain menjadi mediator, Hanlie juga mengharapkan para guru mampu menjadi pendidik anti-perundungan langsung. “Bisa lewat cara-cara yang menyenangkan, seperti lewat cerita,” ujarnya.***

54

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest

BERITA LAINNYA

PMI DAN ICRC PERKUAT KERJA SAMA KEMANUSIAAN

JAKARTA—Palang Merah Indonesia (PMI) bersama Komite Internasional Palang Merah atau ICRC berkomitmen untuk memperkuat...

PMI DAN KOICA AJARKAN ANAK KESIAPSIAGAAN BENCANA

PEKALONGAN - Palang Merah Indonesia (PMI) bersama Korean International Cooperation Agency (KOICA) menggandeng 150...

Respon Erupsi Semeru, PMI Kabupaten Blitar Kirim Relawan

Blitar - PMI Kabupaten Blitar menerjunkan personel dan bantuan ke lokasi terdampak erupsi Gunung...