Pelonggaran pembatasan dilakukan saat laju pertambahan kasus terkonfirmasi positif covid-19 belum melandai. Ancaman serangan gelombang kedua pandemi Covid-19 pun mengintai. Sejumlah langkah antisipasi disiapkan Palang Merah Indonesia (PMI) guna menghadapi ancaman tersebut.
Pengurus PMI Bidang Kesehatan dan Sosial dokter Heru Ariyadi menerangkan, serangan gelombang kedua bisa terjadi bilamana kepatuhan atau kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan rendah. Karenanya upaya pencegahan dan pengendalian pandemi yang sudah dilakukan perlu didukung upaya lain untuk membendung serangan kedua Covid-19.
“Seperti disinfeksi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), penguatan ketahanan masyarakat juga penting,” kata Heru dalam webinar Tetap Waspada di Massa New Normal, Kamis (2/7/2020).
Heru mengatakan, sama seperti kebiasan baru lain, peningkatan ketahanan juga merupakan pilihan yang ‘mau tidak mau’ harus dijalani masyarakat untuk bertahan dari pandemi. Upaya mendorong peningkatan ketahanan ini akan dilakukan PMI salah satunya dengan mengedukasi disinfeksi mandiri kepada masyarakat.
“Patuh protokol, pakai masker itu harus tetap dilakukan, namun sia-sia kalau tidak dibarengi dengan pola hidup bersih dan sehat,” katanya.
Heru menambahkan, belum ditemukan cara paling efektif mencegah Covid-19 selain dengan membiasakan diri menjalani protokol kesehatan. Protokol yang harus dibiasakan ini mesti dijalani sampai obat atau vaksin ditemukan.
“Intinya, upaya mengendalikan atau mengurangi dampak dengan spraying dan edukasi hindari dan ketahanan masyarakat harus dijalankan simultan,” tukanya.
Untuk diketahui, sejak temuan awal kasus terkonfimasi positif di Indonesia, upaya pengendalian dan pencegahan dilakukan PMI guna membendung laju penularan Covid-19. Ratusan mobil penyemprot dikerahkan PMI untuk membasmi virus, tidak hanya di Jakarta, penyemprotan dilakukan rutin di berbagai daerah.
Berdasarkan data per 2 Juli, jumlah lokasi yang telah disemprot mencapai 81.649 di Jabodetabek. Selain di Jabodetabek, penyemprotan atau disinfeksi ini masif dilakukan di 365 kabupaten/kota di 34 propinsi. Penerima manfaat ini mencapa 43 juta jiwa hingga kini.*
