Menu

 

A Member Of 

HUKUM PERIKEMANUSIAAN INTERNASIONAL - Implementasi HPI di Indonesia

  • Dilihat: 42771

Indeks Artikel

Implementasi HPI di Indonesia

 

Beberapa langkah pengimplementasian HPI telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, antara lain dengan adanya keputusan-keputusan sebagai berikut:

1.    Penetapan PMI sebagai satu-satunya Organisasi Kepalangmerahan sebagaimana tertuang dalam Keppres No. 25 Tahun 2950 dan pemberian tugas-tugas kemanusiaan kepada PMI pada waktu terjadi bencana dan peperangan melalui Keppres No. 264 Tahun 1963.

2.    Pemakaian/penggunaan tanda dan kata-kata Palang Merah yang tertuang dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 1 Tahun 1962

3.    Pemberian mandat kepada Pantap Hukum Humaniter yang bertugas mempersiapkan undang-undang dan peraturan-peraturan untuk implementasi Konvensi-konvensi Jenewa melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. C-35.PR.09.03 Tahun 1980.

4.    Upaya penyebarluasan HPI di kalangan TNI, POLRI, dan instansi pemerintah lainnya dan juga di kalangan PMI bekerjasama dengan ICRC

Di dalam hal penegakan HPI, ada beberapa putusan pengadilan di Indonesia yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang dianggap terlibat dalam pelanggaran prinsip Hukum Perikemanusiaan Internasional, antara lain dalam proses pengadilan Ad Hoc HAM kasus Timor Timur tahun 1999.

 

Markas Pusat Palang Merah Indonesia

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 96,  Jakarta 12790 - Indonesia

Telp. +62 021 7992325 Faks. +62 021 7995188  Email: pmi@pmi.or.id