Menu

 

A Member Of 

HUKUM PERIKEMANUSIAAN INTERNASIONAL

  • Dilihat: 39033

Indeks Artikel

Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah sebuah cabang dari perlindungan bagi korban perang dan mengenai pembatasan atas alat (sarana) dan metode (cara) bertempur dalamn  sengketa bersenjata internasional ataupun non internasional. HPI dikenal pula dengan beberapa nama lain, yaitu Hukum Perang (the Law of War), Hukum Sengketa Bersenjata (the Law of Armed Conflict), atau Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law).

Tujuan HPI:

1.    Memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak terlibat, atau tidak lagi terlibat, dalam pertempuran, yaitu penduduk sipil, tentara yang menjadi korban luka, sakit, korban kapal karam, dan tawanan perang

2.    Mengatur penggunaan alat dan cara bertempur, dan

3.    Membatasi serta meringankan penderitaan yang diakibatkan oleh perang

Latar belakang HPI berkaitan erat dengan sejarah Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Ide yang dituangkan oleh Jean Henry Dunant dalam bukunya “Kenangan dari Solferino” melahirkan sebuah komite yang kemudian dikenal dengan nama Komite Internasional Palang Merah (The International Committee of the Red Cross and Red Crescent atau ICRC).

Atas prakarsa komite tersebut, Pemerintah Swiss mengadakan konferensi diplomatic pada tahun 1864 di Jenewa. Konferensi ini melahirkan perjanjian internasional yang dikenal dengan nama Konvensi Jenewa 1864. Konvensi yang pada waktu itu mengikat 12 negara tersebut berisi sejumlah ketentuan tentang pemberian bantuan kepada anggota bersenjata yang terluka atau sakit tanpa membeda-bedakan mereka berdasarkan kebangsaan.

Konvensi-Konvensi Jenewa 1949

  • Konvensi Jenewa I : tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang terluka dan sakit di medan pertempuran darat
  • Konvensi Jenewa II : tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang terluka, sakit dan korban kapal karam
  • Konvensi Jenewa III : tentang perlakuan terhadap tawanan perang
  • Konvensi Jenewa IV : tentang perlindungan orang-orang sipil di waktu perang

Protokol-Protokol Tambahan 1977

  • Protokol Tambahan I : perlindungan korban sengketa bersenjata internasional
  • Protokol Tambahan II : perlindungan korban sengketa bersenjata non-internasional

Selain perjanjian-perjanjian internasional tersebut, instrumen HPI juga meliputi:

  • Konvensi Den Haag 1907: tentang penggunaan alat dan cara bertempur
  • Konvensi Den Haag 1954: tentang perlindungan terhadap benda budaya pada masa sengketa bersenjata
  • Konvensi Senjata Kimia 1993: tentang pelarangan senjata kimia
  • Konvensi Ottawa 1997: tentang pelarangan ranjau darat anti personel
  • Statuta Roma 1998: tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court)

 

Markas Pusat Palang Merah Indonesia

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 96,  Jakarta 12790 - Indonesia

Telp. +62 021 7992325 Faks. +62 021 7995188  Email: pmi@pmi.or.id